Kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Komunitas Adat: Merawat Alam, Memperkuat Pesona Budaya Daerah

Lingkungan yang sehat adalah fondasi Pesona Budaya. Tanpa hutan yang terjaga, air yang bersih, dan tanah yang subur, upacara adat kehilangan makna, bahan baku kerajinan menipis, serta daya tarik wisata berkurang. Di seluruh Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memegang peran strategis menjaga kualitas lingkungan melalui regulasi, pengawasan, dan program pemulihan. 

Efektivitasnya meningkat tajam ketika bertemu kearifan lokal (nilai, norma, dan pranata adat) yang berfungsi sebagai hukum sosial lintas generasi. Banyak daerah sudah membuktikan, kolaborasi DLH dan komunitas adat melahirkan konservasi yang lebih dipatuhi, adil, dan berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengakuan wilayah adat melalui pemetaan partisipatif meningkat pesat. Berbagai jaringan masyarakat sipil dan lembaga pemerintah daerah mencatat bahwa puluhan juta hektare wilayah adat telah dipetakan dan diajukan pengakuannya. 

Angka ini memberi sinyal kuat bahwa kebijakan lingkungan perlu menyatu dengan peta sosial-budaya setempat agar konservasi tidak sekadar proyek teknokratis, melainkan praktik keseharian. Ketika DLH menyelaraskan instrumen hukum modern dengan pranata adat, kolaborasi menjadi katalis yang mempercepat perubahan perilaku dan memperluas dampak program konservasi.

Secara kebijakan, sejumlah pemerintah daerah juga menegaskan peran DLH dalam proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) (mulai sosialisasi, identifikasi, verifikasi, hingga validasi) agar perlindungan hak adat berjalan seiring pengelolaan lingkungan. 

Praktik ini membuka kanal kolaborasi teknis: pemantauan kualitas air partisipatif, rehabilitasi spesies budaya kunci untuk kerajinan, sampai penataan zona sakral dalam rencana pengendalian pencemaran. Dengan mandat jelas dan saling percaya, konservasi menjadi bagian dari ekonomi lokal serta identitas budaya.

Aksi Bersama: Sinergi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kearifan Lokal

Kolaborasi yang matang menuntut dua hal sekaligus: kekuatan regulasi yang peka budaya dan kelembagaan adat yang diberdayakan. 

Bagian ini merinci tiga ranah aksi bersama yang saling menguatkan. Sebelum menelusuri subbagian, penting menegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup perlu menautkan kebijakan dengan norma setempat, sehingga aturan pemerintah beresonansi dengan nilai yang sudah dihidupi komunitas.

1) Memperkuat Regulasi dengan Nilai Tradisi

Integrasi Hukum Adat dalam Konservasi. Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota dapat memasukkan pranata lokal (seperti sasi di Maluku, awig-awig di Bali, atau hutan larangan di berbagai wilayah Sumatera) ke dalam kebijakan konservasi formal. 

Cara ini memastikan aturan pemerintah tidak terasa asing karena selaras dengan logika sosial yang sudah ada: masa tutup-buka panen, larangan tebang di zona tertentu, tata krama pemanfaatan air, serta sanksi sosial yang efektif. 

Ketika norma adat diformalkan dalam peraturan daerah atau keputusan kepala daerah, tingkat kepatuhan naik karena masyarakat merasa memiliki aturan tersebut.

Komunikasi kebijakan lingkungan menjadi lebih kuat saat disampaikan melalui kanal adat dipandu tetua adat. 

Dinas Lingkungan Hidup provinsi/kabupaten dapat memanfaatkan figur adat sebagai co-fasilitator perubahan perilaku, misalnya untuk kampanye pengurangan sampah, penataan riparian, pencegahan kebakaran lahan, dan pembatasan akses di zona rapuh (sumber: https://dlhbengkulu.id/). Strategi ini membuat pesan teknis mudah dipahami karena dibingkai sebagai kelanjutan nilai yang sudah lama dianut.

2) Konservasi Sumber Daya untuk Keberlangsungan Budaya

Menjaga Bahan Baku Warisan. Banyak ekspresi budaya bergantung pada spesies flora tertentu: kayu ukir, tanaman obat, bambu, rotan, hingga pewarna alami. Dinas Lingkungan Hidup dapat mengarahkan rehabilitasi pada spesies “budaya kunci” sambil memulihkan fungsi ekologis lanskap. 

Implementasi paling efektif dilakukan bersama komunitas adat yang mengetahui musim, teknik budidaya, dan lokasi spesies tersebut. Integrasi ini menghasilkan dua manfaat sekaligus: pasokan bahan baku tradisi terjamin, dan ekosistem setempat pulih.

Pengelolaan Air Bersih untuk Ritual. Banyak upacara adat bertumpu pada sumber air suci seperti mata air, telaga, dan sungai kecil. Program pengendalian pencemaran air yang dipimpin Dinas Lingkungan Hidup (pengawasan limbah, pemulihan daerah aliran sungai, zona perlindungan mata air) menjadi benteng “budaya air”. 

Ketika peta ruang sakral komunitas diintegrasikan ke perencanaan, konservasi air tidak hanya berwajah teknis, melainkan juga menjaga identitas tempat. Larangan adat yang berpadu sanksi formal menghadirkan kepatuhan ganda terhadap kualitas air.

3) Mengangkat Ekowisata Berbasis Keseimbangan

Peningkatan Daya Tarik Wisata. Ekowisata yang menonjolkan jalur interpretasi hutan adat, arsitektur vernakular, hingga upacara air suci menjadi kokoh jika lingkungan bersih dan tertata. Revitalisasi desa adat (bersama perbaikan sanitasi, ruang publik, dan penataan lanskap) meningkatkan kesiapan komunitas menyambut wisatawan dan memperkuat identitas lokal. 

Pengalaman banyak desa memperlihatkan bahwa kebijakan lingkungan yang terhubung dengan tata kelola adat membuat pengalaman wisata lebih autentik dan beretika.

Pelibatan Komunitas dalam Program Hijau. Saat komunitas adat berperan sebagai pengelola homestay, pemandu jalur budaya, pengrajin, sekaligus pengawas kawasan, ekowisata menyediakan insentif ekonomi untuk menjaga alam. 

Dinas Lingkungan Hidup dapat menetapkan standar lingkungan serta memberi ruang bagi pemandu lokal. Skema ini mengikat kesejahteraan warga dengan kualitas lingkungan, sehingga perlindungan alam menjadi keputusan ekonomi yang rasional.

Peta Jalan Kolaborasi DLH–Komunitas Adat

Kolaborasi yang konsisten membutuhkan desain kelembagaan, pembiayaan, dan indikator akuntabel. Berikut peta jalan yang bisa diadopsi daerah untuk memastikan program berjalan terarah dan dapat dievaluasi.

1) Kerangka Hukum yang Mengikat namun Lentur

Peraturan daerah yang mengakui pranata adat dan menugasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai koordinator menjadi fondasi kolaborasi. Regulasi perlu menyediakan mekanisme anggaran untuk pengakuan dan perlindungan MHA seperti sosialisasi, identifikasi, verifikasi, validasi, dan pendataan wilayah adat. Dengan dasar ini, penegakan aturan lingkungan memiliki legitimasi sosial kuat karena berdiri di atas kesepahaman budaya.

2) Perencanaan Berbasis Bukti dan Peta Budaya

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan memasukkan peta wilayah adat, ruang sakral, jalur ritual, serta lokasi spesies budaya kunci. Data ilmiah (tutupan hutan, kualitas air, kerentanan DAS, keanekaragaman hayati) dipadukan dengan pengetahuan lokal untuk menetapkan zona lindung dan prioritas rehabilitasi. 

Pendekatan ini membuat program teknis menyatu dengan geografi budaya setempat, meminimalkan konflik, dan memperbesar dampak.

3) Skema Kolaborasi Multi-Pihak dengan Peran Tegas

Dikutip dari https://dlhbengkulu.id/, Dinas Lingkungan Hidup memimpin pengawasan mutu lingkungan dan orkestrasi kebijakan. Komunitas adat memegang implementasi lokal dan pengelolaan sosial. Perguruan tinggi dan LSM menyumbang riset serta pemantauan; pelaku wisata dan UMKM budaya mengelola layanan pengunjung. 

Pembagian peran yang jelas mempercepat respons terhadap ancaman (pencemaran, kebakaran hutan/lahan, perusakan habitat) dan memudahkan evaluasi kinerja lintas pihak.

4) Instrumen Edukasi Berakar Budaya

Materi edukasi diproduksi dalam bahasa lokal, memanfaatkan simbol budaya, serta disebarkan melalui kanal adat seperti balai desa, sanggar, pasar tradisional, dan acara ritual. Figur adat berperan sebagai duta perubahan perilaku, memperkuat kebanggaan kolektif dan partisipasi generasi muda. Dengan membingkai pesan teknis sebagai bagian dari nilai budaya, edukasi tidak terasa menggurui dan lebih cepat diadopsi.

5) Ekonomi Hijau yang Adil dan Berpihak Komunitas

Standar “wisata hijau” mensyaratkan pengelolaan sampah, energi bersih, daya dukung pengunjung, serta peran pemandu lokal dari komunitas adat. Pemerintah daerah mendorong skema bagi hasil transparan, koperasi adat/BUMDes adat, dan sertifikasi produk budaya berkelanjutan. 

Dengan demikian, manfaat ekonomi kembali ke komunitas penyandang budaya sehingga konservasi menjadi investasi bersama.

6) Pemantauan Partisipatif Terintegrasi

Dinas Lingkungan Hidup dan komunitas menyusun indikator ekologis (parameter air dan tutupan vegetasi), sosial (tingkat partisipasi, resolusi konflik), dan budaya (kelangsungan ritual, ketersediaan bahan baku tradisi). 

Data dikumpulkan bersama, diverifikasi berkala, dan dipublikasikan untuk membangun akuntabilitas publik serta mempercepat koreksi kebijakan. Sistem ini menjadi sarana belajar kolektif, bukan sekadar kewajiban administratif.

7) Perluas Pengakuan dan Pemetaan Wilayah Adat

Kerja sama DLH dengan jaringan pemetaan partisipatif mempercepat registrasi dan pemanfaatan peta wilayah adat sebagai rujukan perencanaan spasial. 

Penetapan hutan adat, koridor satwa, serta zona perlindungan mata air menjadi lebih presisi. Di banyak tempat, langkah ini juga mengurangi tumpang tindih perizinan dan membuka jalan bagi skema insentif konservasi.

Praktik Baik yang Dapat Direplikasi

Setiap daerah memiliki keunikan budaya dan ekologi. Karena itu, meniru praktik baik perlu adaptasi. Bagian ini memberikan contoh pola yang sudah berjalan dan menunjukkan elemen apa saja yang bisa direplikasi tanpa menghilangkan kekhasan lokal.

1) Bali: Regulasi yang Menjejak di Tanah Adat

Integrasi prinsip harmoni manusia–alam ke dalam awig-awig dan program Dinas Lingkungan Hidup memperlihatkan bagaimana nilai spiritual dan sosial menjadi mesin kepatuhan kebijakan lingkungan. 

Desa adat menjaga tatanan ruang, aliran air, dan kebersihan lingkungan melalui norma yang diakui bersama. Program pemerintah daerah yang bertumpu pada nilai lokal membuat ekowisata berjalan berimbang pengunjung memahami etika ruang sakral, sementara warga merasakan manfaat ekonomi yang adil.

2) Kalimantan Tengah: DLH sebagai Simpul Pengakuan MHA

Penguatan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengakuan Masyarakat Hukum Adat (dengan dukungan anggaran dan koordinasi lintas-OPD) menciptakan jalur kolaborasi yang jelas antara negara dan komunitas adat. 

Dari ruang kebijakan inilah pemantauan kualitas air, rehabilitasi spesies budaya kunci, hingga penataan zona sakral menjadi program yang operasional. Model ini menunjukkan bahwa pengakuan hak dan konservasi lingkungan dapat berjalan seiring.

3) Gerakan Masyarakat Sipil: Narasi Penjaga Alam

Cerita dan kampanye organisasi lingkungan yang menekankan peran masyarakat adat sebagai benteng keanekaragaman hayati memperluas dukungan publik. 

Narasi ini selaras dengan visi Dinas Lingkungan Hidup untuk memperkuat partisipasi warga dalam pengendalian pencemaran dan pemulihan ekosistem. Ketika wacana publik menempatkan komunitas adat sebagai aktor utama, kebijakan konservasi lebih mudah diterima dan diawasi bersama.

Daftar Spesies Budaya Kunci (Contoh Per Wilayah)

1. Pewarna Alami: Mengkudu (morinda) dan indigofera menghasilkan rona merah dan biru untuk tenun tradisional. Budidaya berkelanjutan memastikan pasokan stabil bagi perajin serta mengurangi ketergantungan pada pewarna sintetis.

2. Bahan Anyaman: Bambu dan rotan menjadi tulang punggung anyaman dan arsitektur vernakular. Pengelolaan tebang pilih dan replanting teratur menjaga produktivitas sekaligus habitat satwa.

3. Kayu Ukir: Cempaka, jati, atau suar memiliki nilai simbolik dan estetika. Penetapan blok budidaya dan perlindungan kawasan inti menyeimbangkan kebutuhan budaya dengan konservasi.

4. Tanaman Obat: Jahe hutan, kunyit, sambiloto, dan berbagai rimpang menjadi basis jamu dan ritual penyembuhan. Kebun obat desa adat memperkuat ketahanan kesehatan komunitas sekaligus menjadi atraksi edukasi wisata.

5. Tanaman Aroma dan Upacara: Kenanga, pandan, dan bunga lokal lain menopang ritual serta kerajinan sesajen. Zona budidaya dekat pemukiman memudahkan perawatan dan menghidupkan lanskap budaya.

Rekomendasi Implementasi Cepat

1. Bentuk Forum DLH–Adat di tingkat kabupaten/kota sebagai meja koordinasi kebijakan, program, dan evaluasi berkala. Forum ini memetakan prioritas wilayah adat, ruang sakral, serta program pemulihan ekosistem.

2. Luncurkan Program Benih Budaya untuk menghidupkan kembali spesies pewarna alami, bahan anyaman, tanaman obat, dan kayu ukir prioritas. Sertakan pelatihan budidaya serta bank benih.

3. Terapkan Pemantauan Air Partisipatif di mata air dan sungai sakral. Tampilkan papan informasi kualitas air di lokasi agar warga dan pengunjung paham standar kebersihan yang dijaga.

4. Susun Pedoman Ekowisata Berbasis Adat yang memuat daya dukung pengunjung, pengelolaan sampah, energi bersih, serta kewajiban pemandu lokal. Pedoman ini menjadi rujukan perizinan dan pengawasan.

5. Integrasikan Peta Wilayah Adat ke dalam rencana tata ruang dan rencana perlindungan lingkungan. Langkah ini mencegah tumpang tindih perizinan dan memperjelas zona perlindungan.

Penutup

Lingkungan dan budaya adalah dua pilar yang saling menopang pesona daerah. Ketika hutan, air, dan spesies budaya kunci terjaga, tradisi bernapas panjang; ketika budaya kuat, masyarakat memiliki alasan dan mekanisme sosial untuk merawat alam. Kolaborasi harmonis antara otoritas formal Dinas Lingkungan Hidup dan otoritas tradisional komunitas adat menciptakan konservasi yang berbasis bukti sekaligus berakar pada nilai lokal. 

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa sinergi ini bukan idealisme, melainkan jalan praktis yang telah ditempuh dan layak diperluas. Mendukung program Dinas Lingkungan Hidup yang mengedepankan kearifan tradisional berarti memastikan Pesona Budaya terus memancar lintas generasi.

Berbagi :